RESVIA AFRILENE


Moving On

PANCASILA: NILAI FUNDAMENTAL SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL

PANCASILA: NILAI FUNDAMENTAL SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, suatu negara harus memiliki identitas sebagai pijakan dalam menjalin hubungan dengan subyek yang lainnya, baik itu negara lain, organisasi maupun warga negara itu sendiri. Identitas disini merupakan ciri-ciri khusus untuk menandai sebuah subyek, baik itu berupa benda maupun subyek manusia. Identitas dapat berbentuk identitas fisik maupun non-fisik serta dapat berbentuk individu maupun kolektif, dimana satu identitas akan dimiliki beberapa subyek secara kolektif. Identitas dapat memiliki tiga arti harafiah yakni sebagai ciri-ciri yang melekat pada manusia atau benda, dapat juga sebagai penggambaran atas pribadi seseorang serta dapat diartikan sebagai pemahaman manusia terhadapa dirinya sendiri. Makna di atas tentunya tercipta dari beberapa sumber diantaranya, norma sosial yang mengarahkan tingkah laku dan sejarah hidup individu atau dapat juga dari derajat penilailan orang baik dari luar maupun dalam diri individu itu sendiri (Dashefsky : 5).

Identitas seperti makna di atas memiliki komponen berupa atribut yang secara signifikan memberikan kesan berbeda dalam tiap diri subyeknya, sehingga orang lain mudah untuk mengenalinya. Atribut sendiri dibagi dalam dua jenis yaitu, atribut yang tidak dapat dimanipulasi (bersifat given atau primordial) dan atribut yang dapat dimanipulasi tergantung dari kepentingan pragmatis para subyeknya. Atribut-atribut yang menjelma menjadi identitas inilah yang lalu diperlukan sebagai penentu status dan peran individu dalam lingkungan sosial ketika menjalin interaksi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa identitas muncul dari proses interaksi dalam hubungan antarindividu masyarakat dalam upaya mencari pengakuan tas keberadaannya.

Melihat makna dan pentingnya sebuah identitas bagi aktor yang akan berinteraksi, maka sebuah negara sebagai peran dominan hubungan domestik maupun internasional mutlak untuk memiliki identitas nasional yang mewakili kepribadian bangsanya. Setiap negara akan memiliki identitas yang berbeda dengan negara lain, hal ini disebabkan karena national identity itu sendiri diserap dari nilai-nilai luhur, cita-cita bangsa, budaya dan agama yang dipercaya dalam tiap negara. Selain itu identitas nasional kebanyakan muncul karena faktor sejarah yang merasa senasib sepenangguan, sehingga memunculkan kemungkinan terjalinnya kerjasama antarkelompok identitas yang saling bertoleransi hingga lahirnya kesatuan konsep identitas nasional. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia yang hingga kini tetap dipertahankan sebagai dasar negara adalah Pancasila yang memiliki makna mendalam bagi bangsa Indonesia.

Sebagai dasar negara, Pancasila menekankan lima asas yang fundamental. Salah satu diantaranya adalah persatuan dan kesatuan. Hal ini disebabkan karena kekayaan Indonesia akan pluralitas suku, budaya, agama dan bahasa yang memiliki idealism masing-masing (Suryadinata, 1999: 150). Pluralitas  suku adalah beragamnya golongan sosial yang memiliki atribut identitas yang sama dan diperoleh dari kelahiran secara mutlak, sehingga idntitas ini akan melekat untuk seumur hidup. Keberagaman agama merupakan ciri yang mencolok di Indonesia karena adanya enam keyakinan akan Tuhan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Kedua hal di atas merupakan keberagaman yang berpotensi tinggi menjadi konflik, salah satu solusinya adalah dengan menciptakan komunikasi dan rasa saling menghormati antarumat beragama dan berlainan suku (Suseno, 1995: 174). Sementara Indonesia juga bersifat multikultur dan multibahasa. Budaya merupakan suatu prinsip mengenai nilai-nilai adat istiadat yang termanifestasikan oleh masyarakat Indonesia (Masinambow, 1999). Sementara itu multibahasa dalam etnis yang sering menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi diselesaikan sengan pengukuhan bahasa nasional yaitu Bahasa Indonesia, tanpa menghilangkan bahasa daerah itu sendiri. Satu lagia tribut Indonesia yakni pembagian tingkatan kelas dan kasta dalam agama Hindu (Laeyendecker 1991: 331).

Segala macam atribut dari identitas di atas didasari oleh sebuah ideologi yang dalam hal ini juga dipegang oleh Pancasila. Ideologi merupakan suatu landasan sistem nilai yang digunakan masyarakat untuk mengatur tingkah laku agar tetap dalam koridor yang benar (Lowenstein dalam Ramanathan, 1988: 73). Ideologi memiliki tiga dimensi untuk memaknainya. Yang pertama ideologi dipandang sebagai sejauh mana penilaian masyarakat pada kondisi internalnya sendiri. Yang kedua kemampuan untuk memprediksi masa depan yang lebih baik bagi sekelompok golongan (futorologi). Dan yang terakhir dipandang sebagai kemampuan untuk beradaptasi pada perkembangan masyarakat secara ideologis.

Dalam menanggapi konsep dasar negara, ideologi, dan identitas Indonesia yang dirangkap oleh Pancasila, berbagai penstudi mulai memberi tanggapan. Diantaranya adalah Daniel Bell, Francis Fukuyama dan S. Hutington serta Sastrapratedja.

Daniel Bell beranggapan bahwa Pancasila dirancang  sebagai sintesis ideologi Liberalisme dan Marxisme yang saling berlawanan. Menurut  Bell, Liberalisme dan Marxisme sudah mencapai titik akhir ketika prinsipnya tidak murni lagi karena menampung berbagai kritikan dan sulit direlevansikan pada kenyataan (Bell, 2000). Sebagai akibatnya, Pancasila membutuhkan rekonstruksi terhadap nilai-nilainya agar chaos dapat dimatangkan menjadi cosmos.

Berbeda dengan Bell, Fukuyama justru berargumen bahwa fenomena tersebut merupakan akhir dari sebuah sejarah, dimana demokrasi liberal yang menjadi perameternya. Namun disini argument Fukuyama masih ambivalen. Di satu sisi Fukuyama optimis ilmu dan teknologi yang didukung oleh pemerintahan yang bebas akan mendorong cita-citanya tersebut. Namun di sisi lain dia merasa pesimis ketika dihadapkan persoalan moralitas manusia dan sulit adanya konsensus mengenai makna demokrasi liberal. Dalam halini, Pancasila telah menjawab keraguan Fukuyama. Konsep Pancasila tidak sepenuhnya bebas tanpa moral dan Pancasila merupakan konsensus yang sifatnya mutlak di Indonesia.

Sebagai tanggapan dari kedua argumen di atas, Hutington mengatakan bahwa akan ada benturan antara peradaban non-Barat yang telah mendapatkan kemerdekaannya dengan negara-negara Barat yang telah menjajahnya. Hutington berfikir bahwa peradabanlah yang berpotensi konflik. Disini Pancasila hadir sebagai negara yang mengadopsi konsep managemen negara Barat yang disesuaikan dengan nilai luhur Indonesia, sehingga Pancasila tidak terkhianati.

Melihat begitu strategisnya posisi yang Indonesia ambil, Sastrapratedja merumuskan dua fungsi Pancasila secara manifest. Pertama Pancasila sebagai Politik Identitas Nasional, yakni sejauh mana proses konstruksi budaya politik yang memiliki komponen sejarah, ingatan kolektif, geografi, bahasa, hukum dan lainnya. Maka  Politik Identitas Nasional akan mengurus tentang kewarganegaraan. Kedua, kontribusi Pancasila bagi ilmu pengetahuan. Pancasila dijadikan dasar ilmu pengetahuan, dan sifatnya sangat kokoh. Pengembangan ilmu pengetahuan yang didasarkan pancasila antara lain pertama akan menekankan bahwa ilmu pengetahuan menghormati keyakinan religious masyarakat. Kedua ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Segala sesuatu yang dapat kita lakukan tidak berarti harus kita lakukan. Ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur yang menhomogenesasikan budaya, maka juga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah merata ke masyarakat. Kelima, kesenjangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata. Pancasila juga dapat menjadi dasar ilmu etika kecuali sebagai orientasi science policy, namun tentunya tidak dapat dikatakan pancasila sebagai model ilmu pengetahuan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan nilai yang paling fundamental bagi bangsa Indonesia sehingga asasnya termaktub dalam dasar, Ideologi, dan identitas negara. Tugas masyarakat Indonesia adalah mengimplementasikan nilai luhurnya dengan tepat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

REFERENSI:

Bell, Daniel. 2000. The End of Ideology. On The Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. Cambridge: Harvard University Press.

Fukuyama, Francis. 1992. The End of History and The Last Man. New York. The Freeman.

Held, David. 1989. Political Theory and Modern State. Essay on State, Power and Democracy. Cambridge: Polity Press.

Hutington, Samuel P. 1996. The Clash of Civilizations abd The Remarking of World Order. New York: Simon and Schuster.

 

 

 


1. Diagal

pada : 23 April 2012

"makasih ya... :)"


Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :